DISKUSI DENGAN TEMA HONORER DIMATA HUKUM,PEMERINTAH DAN HAM, PANITIA MATANGKAN PERSIAPAN MELALUI PRA DISKUSI

DISKUSI DENGAN TEMA HONORER DIMATA HUKUM,PEMERINTAH DAN HAM, PANITIA MATANGKAN PERSIAPAN MELALUI PRA DISKUSI

MNC Trijaya Mandailing Natal (Jakarta) - LAKSAMANA TNI (PURN) Ir.Drs.LEO BONAR SIMANGUNSONG,SE.M.Sc SAAT MEMBUKA ACARA PRA DISKUSI DI GEDUNG PERPUSTAKAAN REPUBLIK INDONESIA  " MARKAS BESAR PENERUS KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA CADANGAN SERBAGUNA (MB PKRI CADSENA), DALAM MENGERJAKAN AMANAH MASYARAKAT DAN UNTUK PEMBANGUNAN MANUSIA YANG SEUTUHNYA. KITA HARUS BEKALI PANITIA MELALUI PRADISKUSI.

Agenda Diskusi Publik dengan tema TENAGA HONORER DIMATA HUKUM, PEMERINTAH DAN HAM ada sedikit perubahan jadwal. Dimana sebelumnya Melalui sekretaris Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ibu Susi Telah mengagendakan Diskusi tersebut sebelumnya tanggal 18 September 2018 Pukul 9.00 SEKARANG di UBAH menjadi Tanggal 19 Sebtember 2018 Pukul 9.00 Mengingat ada jadwal DPD Kita pada tanggal tersebut ungkap bu Susi dari Setwaka Nusantara Tiga Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Beliau juga menyampaikan Permohonan Maaf Dari Ibu Prof.Dr.DARMAYANTI LUBIS, SH.M.HUM Atas perubahan Jadwal diskusi tersebut ungkap Raymond Farfar,SH.MM saat Sebelum Pra diskusi dimulai di Gedung Perpustakaan republik indonesia pada jum'at 31 Ogest 2018 pukul 14.00.

Selanjutnya Acara Pra Diskusi dibuka oleh Laksamana TNI (Purn)Ir.Drs.LEO BONAR SIMANGUNSONG,SE.M.Sc yang merupakan Ketua Penasehat DPP MB PKRI CADSENA di gedung Perpustakaan Republik Indonesia jum'at (31/08/2018).

Beliau menjelaskan bahwa MB PKRI CADSENA Berbeda dengan PKRI Yang dulu, bedanya PKRI Yang Dulu Mereka Adalah Perintis Kalau Kita Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia Era mereka dulu adalah berjuang dan kita saat ini Membangun Republik Indonesia Jadi agar di pahami Amanah dalam membangun tidak Mudah dan kita ini Nirlaba Murni untuk membangun bangsa tidak mencari keuntungan. mari  Bersama Team upaya Masyarakat Peduli Amanah Sejahtera (Tumpas) dan Honorer Indonesia mempersiapkan panitia yang kuat untk acara tanggal 19 september 2018 dalam acara DISKUSI PUBLIK dengan tema HONORER DIMATA HUKUM,PEMERINTAH DAN HAM yang akan dilaksankan di Ruang PPUU kantor DPD RI Dengan tujuan yang Mulia yaitu memberi solusi kemanusiaan bagi saudara-saudara kita Honorer indonesia, walau mereka hanya sebagian kecil dari Rakyat indonesia Negara harus menghargai karena negara kita banyak ragam suku, bahasa, adat, agama dll walau minoritas tetap harus dihargai sama dengan lainnya. Kemudian Diskusi ini akan melibatkan pemerintah dan Tokoh-tokoh Hukum Nasional.

Dalam agenda Kemanusiaan ini saya tidak mau Kita gagal karena masih banyak kedepan agenda yang lebih besar dalam membangun Republik Indonesia, ungkap jendral purnawirawan LEO BONAR SIMANGUNSONG, M.Sc. untuk itu mari kita gunakan waktu senggang ini untuk berdiskusi mengkaji, mematangkan pemahaman materi dalam diskusi Publik nanti ungkapnya.

DISKUSI DENGAN TEMA HONORER DIMATA HUKUM,PEMERINTAH DAN HAM, PANITIA MATANGKAN PERSIAPAN MELALUI PRA DISKUSI

Sementara itu Bisri samsuri Nasution.S.Pd Ketua Harian DPP LSM TUMPAS ditugaskan dalam Pra diskusi Memantik melalui rentetan sejarah dan kejadian yang telah di alami honorer menjelaskan bahwa honorer di instansi pemerintahan sudah ada dari tahun19 80 an bahkan sebelum ungkap Bisri,masih ingatkah kita  honor BP3 dulu kalau di sekolah,  honor kantor bila di perkantoran.sesungguhnya pada bulan juli tahun 2005 yang lalu honorer Bp3 tersebut berubah nama saat itu di sebut dengan nama HONORER KOMITE Atau Honorer BOS (Biaya Operasional Sekolah) karena sumper penghasilannya dari dana Bos Mereka jelas pengabdiannya.

Dengan Alasan murni kekurangan Pegawai pemerintah melalu Kepala Sekolah/kantor minta bantuan ke kepala Desa untk mencari putra desa yang kompeten untuk membantu menutupi kekurangan pegawai di instansi pemerintah.

Melalui tokoh masyarakat putra dan putri desa di rekrut. Itulah awal dari honorer, mereka bertugas tak obahnya seorang pns. Dedikasi mereka terhadap negara sangat besar walau penghargaan bgi mereka sangat tidak manusiawi.

Bayangkan saat ini dngan kwalifikasi sarjana masih ada honorer di instansi pemerintah bergaji rp.150.000 perbulan walau sudah mengabdi puluhan tahun dengan pekerjaan yang sama dngan tugas pns Lalu APAKAH INI YANG DISEBUT PEGAWAI TERMISKIN DIDUNIA?

Bila Dari pengalaman kerja mereka saat ini harusnya sudah bisa jd kepala sekolah,kasi,kabid bahkan kadis atau deputi bila mana mereka saat masuk bekerja sebagai pns.

Tapi apa yang di dapat oleh hampir seluruh honorer Di tanah Air? 

Kerap saat menjalankan tugas tak jarang mereka dapat penganiayaan dari siswa mkn karena status masih honorer hingga siswa tidak mesenyegani, ada juga kasus penganiayaan yang di alami guru sampai meninggal dunia.ungkap bisri dengan mata berlinang.

Aneh dan miris tak jarang kita temui ketika honorer wafat gaji mereka hanya sampai bulan itu saja dan dinas mereka yang selama ini jadi tempat bekerja tidak begitu peduli bahkan mereka sama sekali tidak mendapat santunan Mungkin karena mereka HANYALAH HONORER, LALU DIMANA KEHADIRAN NEGARA DALAM KESEJAHTERAAN BAGI MEREKA? APAKAH INI AMANAT DARI PANCASILA?? bebernya.

beliau juga Menghimbau SATU TUJUAN KITA, TUJUAN KITA SATU SELAMATKAN HONORER INDONESIA! Ungkap Bisri sambil mengahiri. Kemudian dikperkuat dan dibenarkan oleh Bhimma dan rombongan Honorer yang hadir saat Itu.

Disisi lain Wakil Ketua LBH PKRI CADSENA Bapak HENDRIK FARFAR, SH, M.HUM yang hadir dalam acara tersebut mendukung Keputusan tersebut, Pihaknya Akan terus menggali dan membahas aturan hukum yang menyangkut honorer indonesia, mereka anak bangsa yang telah banyak berdedikasi terhadap pelayanan publik sudah sangat pantas mendapat pengakuan dari negara. Sangat miris mendengar cerita mereka beber Hendrik farfar. Ditambahkan oleh ketua LBH PKRI CADSENA Bapak COSMAS REPRA,SH.M.HUM Melalui Soluler di jelaskan bahwa, agenda Diskusi Publik ini sangat penting dalam menambah kajian membawa UU ASN NO.5 Tahun 2014 Kemahkamah konstitusi bila mana Diskusi yang kita buat belum menyentuh hati para pemangku kebijakan.

Bapak Cosmas Refra, Sh.M.hum menambahkan kalau di MK pun nanti Kita tidak mau kalah harus berhasil, untuk itulah maka diskusi nanti kita mau garap pikiran orang-orang hukum yang hadir  untuk penguatan sisi hukum kita ulang beliau.sudah saya pelajari putusan MK sebelumnya terkait Uji Materi yang dilakukan teman-teman honorer yang lalu, putusan MK waktu itu tidak menerima permohonan pemohon, bukan ditolak, kalau tidak menerima berarti ada hal normatif yang belum digambarkan dalam permohonan . ada peluang kita kalau kita ke MK lagi tambah pak COSMAS REPRA, SH.M.HUM Pengacara senior di mahkamah Konstitusi tersebut.

Bakty