PERJUANGAN PANJANG HONORER DI NEGARA BERDASAR HUKUM PANCASILA

PERJUANGAN PANJANG HONORER DI NEGARA BERDASAR HUKUM PANCASILA

 MNC Trijaya Mandailing Natal (jakarta) - MB PKRI CADSENA melaui LBH PKRI terus akan mengawal dan mendampingi FORUM HONORER KATEGORI DUA INDONESIA (FHK2I) dalam memperjuangkan hak hak kebangsaan, mendesak Pemerintah memberikan perhatian dan penanganan serius masalah HONORER sebagai masalah kemanusiaan. 

Hak ini disampaikan wakil ketua LBH PKRI, HENDRI DANEL FAR FAR, SH. M. HUM.Rekan rekan HONORER ini telah mengabdi  puluhan tahun sudah sepatutnya menuai pengakuan dari negara sebagai Aparatur sipil negara , Jakarta,(20/8)

“Pada kesempatan lain, Pada saat saya mendampingi Deputy Komunikasi Kementrian PAN RB, ketua PKRI DKI Raymod S FAR FAR, SH. MM menjelaskan masalah HONORER  harus segera mungkin mendapat perhatian serius dari Pemerintah karena  menyangkut nasib dan hajat hidup dan masalah kemanusiaan, Jangan ada Perbudakan atas nama Konstitusi” ungkap Raymond.

Seterusnya Ketua DPP LSM TUMPAS melalui Bisri samsuri Nasution,S.Pd yang sdh 8 Tahun ikut mengawal dan perjuangkan HONORER ini 

“mengatakan sangat Prihatin karena dalam Negara Pancasila masih ada sistem perbudakan Perbudakan, ini sudah masalah kemanusiaan, Mereka telah mengabddi puluhan Tahun dan sampi saat ini masih terus berjuang untuk dapatkan Pengakuan dari Pemrintah kan ini keterlaluan bangat. Perjuangan mereka sangat panjang, tapi walaupun begitu saya yakin akan membuahkan hasil berjuang bersama MB PKRI CADSENA “ Harap Bisri samsuri Nasution,S.Pd

“Deputy Komununiksi MENPAN RB mengatakan pihaknya mengawal Pada regulasi yang ada. Semua akan dilaksanakan Semua  hukum yang masih berlaku saat ini. Hal Yang sama juga disampaikan Asdep Sdm MENPAN RB saat ditemui ROMBONGAN FORUM HONORER KATEGORI DUA INDONESIA DAN KETUA PKRI DKI” lanjut Bisri samsuri Nasution,S.Pd

Lebih jauh ketua FHK2I Titik Purwaningsih menyesalkan sikap Pemrintah yang lambat terhadap persoalan K2 ini. 

“Semua aspirasi telah kami lakukan tapi tidak ditinklanjuti oleh Pemrintah. Kami memperjuangkan pengakuan atas hak-hak kami  sebagai anak bangsa mendapatkan kesejahteraan melalui keadilan yang merata jika PP 48 tahun 2005 dan PP 56 tahun 2012 terkait payung hukum Pengangkatan honorer masih belum mampu menuntaskan honorer seyogianya itu di perbaiki sampai honorer dimaksut tuntas”  Kesal Titik Purwaningsih

Bakty