(Opini) Permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal dan Bukan Tenaga Ahli

Image Geogle

MNC Trijaya Mandailing Natal (Jakarta) - Selama beberapa tahun terakhir media massa di Indonesia memberitakan penangkapan dan pendeportasian tenaga kerja asing ilegal dari berbagai negara, salah satunya Tiongkok. Pada tahun 2016 saja Kementrian Ketenagakerjaan[1] menemukan 800 TKA ilegal yang sebagian besar berasal dari Tiongkok dan bekerja di perusahaan konstruksi.[2] Para TKA ilegal ini datang ke Indonesia dengan menggunakan visa turis tetapi bekerja dan tetap tinggal setelah visa habis masa berlakunya.[3] Selain itu modus yang dipakai oleh para TKA ilegal adalah melakukan pemalsuan data untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dari Kemenaker. Dalam hal ini mereka mencantumkan pekerjaannya sebagai tenaga ahli sedangkan pada kenyataannya tidak.[4]

 

Berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 dan Perpres nomor 72 tahun 2014 perusahaan dilarang untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia. Kedua peraturan tersebut juga melarang perusahaan untuk menempatkan TKA dalam jabatan yang berhubungan dengan personalia. TKA juga hanya dapat dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu dan harus didampingi oleh tenaga kerja pendamping untuk alih teknologi dan alih keahlian.[5] Berdasarkan dua peraturan tersebut maka perusahaan sudah seharusnya tidak mempekerjakan TKA ilegal dan bukan tenaga ahli tetapi perusahaan pada praktiknya tetap mempekerjakan TKA ilegal dan bukan tenaga ahli. Beberapa kasus mengenai hal ini sudah diberitakan, seperti penangkapan satu TKA ilegal asal Tiongkok yang bekerja sebagai surveyor tanah dalam proyek pembangunan kereta cepat pada 25 Januari 2017[6] dan 70 TKA ilegal di Banten pada 1 Agustus 2016[7] serta berbagai kasus lain.

Praktik ini dan keberadaan tenaga kerja asing ilegal menjadi permasalahan yang harus dihadapi buruh di Indonesia selain ketidaksesuaian upah dengan upah minimun provinsi dan kabupaten/ kota dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.  Hal ini dikarenakan para TKA ilegal terdiri dari pekerja yang tidak memiliki keahlian hingga memiliki keahlian yang sudah dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia. Ketiadaan keahlian khusus yang dimiliki para TKA ilegal berujung pada persaingan dengan tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian tinggg. Para TKA ilegal ini mengambil pekerjaan dari tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar memiliki pendidikan setingkat SD ke bawah dan di tengah-tengah situasi Indonesia yang memiliki pengangguran sebanyak 7,03 juta orang.[8] Selain mengambil pekerjaan dari tenaga kerja Indonesia TKA ilegal juga mendapatkan upah yang lebih besar untuk pekerjaan yang sama, seperti yang terjadi di Mojokerto di mana TKA ilegal yang bekerja sebagai buruh kasar mendapatkan upah yang dua kali lebih besar dibanding tenaga kerja Indonesia.[9]

Permasalahan TKA ilegal ini tetapi tidak dihadapi buruh di Indonesia saja, dengan buruh di beberapa negara di Afrika juga menghadapi hal yang serupa. Seperti Indonesia beberapa negara di Afrika menerima investasi dan terdapat beberapa perusahaan dari Cina, yang mana kedua hal ini membawa serta tenaga kerja asing dari Tiongkok. Keberadaan dari TKA Tiongkok yang bekerja sebagai tenaga ahli tidak menjadi masalah tetapi ketika mereka bekerja sebagai pekerja yang tidak membutuhkan keahlian tertentu maka hal ini menjadi masalah. Sama dengan Indonesia negara-negara di Afrika memiliki pengangguran yang tidak sedikit sehingga TKA Tiongkok yang bekerja sebagai pekerja dengan keahlian rendah mengambil lapangan kerja yang ada. Hal ini menimbulkan protes dari berbagai serikat buruh yang ada di negara-negara Afrika.[10]

Permasalahan tenaga kerja asing ilegal dan tidak memiliki keahlian tertentu ini perlu ditangani oleh pemerintah dengan segera. Jika tidak ditangani dengan segera maka TKA ilegal akan mengambil lebih banyak pekerjaan buruh Indonesia. Dalam menangani masalah ini terdapat beberapa solusi yang dapat diambil oleh pemerintah seperti yang telah direkomendasikan oleh DPR. Pertama, menambah jumlah personel Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementrian Ketenagakerjaan sehingga kedua lembaga tersebut dapat memeriksa warga negara asing dan TKA yang ada di Indonesia dengan lebih seksama. Kedua, pembentukan satuan tugas TKA ilegal yang berfungsi untuk menelusuri para TKA yang datang dan bekerja di Indonesia melalui prosedur yang tidak sesuai. Ketiga, pemberian tindakan tegas terhadap TKA ilegal. Keempat, revisi terhadap peraturan yang sudah ada dan mewajibkan TKA mampu untuk berbahasa Indonesia untuk membantu proses alih teknologi dan alih keahlian. Kelima, memprioritaskan tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan di berbagai perusahaan dan proyek investasi asing.[11]

 

Sumber : bemkmugm

Editor    : Bakty