Honor K2 : Surat Terbuka Buat Bapak Presiden, berkenanlah menerima kami.....

Image Geogle

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera

 

MNC Trijaya Mandailing Natal (Madina) - Bapak Presiden yang kami hormati, terimalah salam hormat kami dari Honorer K2 di seluruh Nusantara. Semoga Bapak Presiden beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan dan semangat untuk terus berkarya demi Bangsa.

 

Bapak Presiden kami adalah anak bangsa sekaligus rakyat Bapak yang masih setia mengabdi untuk kemajuan bangsa. Melalui surat terbuka ini ijinkan kami menyampaikan apa yang selama ini kami rasakan semenjak kami menjadi honorer. Bidang kerja kami meliputi Pendidikan, Kesehatan dan Tenaga Teknis lainnya. Perlu kiranya Bapak mengetahui, tahun batas maksimal kami bekerja tanggal 3 Januari 2005 saat itu payung hukum yang melindungi kami adalah PP No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke-2 atas PP 48/2005 Tentang Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Jumlah kami saat itu adalah 648.982 orang di seluruh Indonesia/ Kami pernah mengikuti tes tertulis serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 3 November 2013 dan diumukan pada tanggal 10 Februari 2014 dengan jumlah yang lulus 209.017 orang seluruh Indonesia. Pada saat pengumuman di sampaikan ada beberapa kejanggalan yang terjadi diantaranya banyak angka atau nomor ujian yang berkelipatan sembilan dan yang membuat kami merasa heran di pengumuman tersebut tidak terdapat nilai ambang batas kelulusan (passing grade ). Kami terus berkoordinasi dengan Menpan-RB saat itu, Bapak Azwar Abubakar. Pada tanggal 17 April 2014 di Manggala Wanabakti telah disepakati untuk pendataan ulang Honorer yang tidak lulus dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari masing-masing Kepala Daerah. Saat itu terdata jumlah kami 439.956 orang seluruh Indonesia.

Bapak Presiden, di saat permasalahan kami belum terselesaikan Menteri Azwar Abubakar diganti Bapak Yuddy Chrisnandi. Seiring berjalannya waktu, kami juga langsung membuka komunikasi untuk melakukan koordinasi dengan Menpan RB yang baru. Tentu dengan harapan, Menpan RB yang baru, segera dapat menyelesaikan permasalahan nasib kami.

Alhamdulillah, beliau berjanji akan membahasnya dengan Komisi II DPR RI agar dicarikan solusi terbaik buat Honorer K2 Ternyata dengan Menpan Yuddhy juga belum ada solusi menggembirakan yang memastikan masa depan kami. Maka kami terpaksa menggelar aksi damai pada tanggal 15 September 2015 di Kantor Kemenpan RB. Perwakilan kami sebanyak 20 orang dari seluruh Indonesia diterima oleh Bapak Yuddy Crisnandi di Ruang Media Center Kemenpan RB dengan satu kesepakatan yakni :

Kemenpan RB siap dan bersedia mengangkat Seluruh honorer K2 yang berjumlah 439.956 orang seluruh Indonesia secara bertahap dari 2016 sampai 2019 Hasil kesepakatan tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Yuddy Crisnandi di hadapan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR RI ) Komisi II. Sebagai ungkapan sukacita, kami spontan melakukan sujud syukur. Guna memastikan keberlanjutan kesepakatan di atas, koordinasi terus kami lakukan. Termasuk dengan Aggota Dewan. Kami bahkan menyusun roadmap sebagai kelengkapan data yang diminta sampai pada titik anggaran di mana untuk Tenaga Honorer yang berjumlah 439.956, Pemerintah memerlukan dana sebesar 23 triliyun.

Bapak Presiden, ternyata perjuangan kami masih terus berlanjut. Era Menpan RB Yuddhy beralih ke Menteri Asman Abnur. Tentu kami berharap dengan Menpan RB Asman Abnur , kejelasan nasib kami segera mendapatkan kepastian. Beliau akan membicarakan hal ini dengan DPR RI.

Pada tanggal 10 Oktober 2016 Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) antara Komisi II dan Kemenpan RB di Ruang Sidang Komisi II mulai membahas tentang penyelesaian Honorer K2. Sidang berjalan dengan lancar dan telah disepakati bersama bahwa UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) harus direvisi agar bisa merekrut tenaga honorer menjadi PNS. Disepakati pula bahwa pemerintah tidak akan melakukan pengangkatan CPNS dari jalur umum sampai Revisi UU ASN No 5 Tahun 2014 selesai dibahas. Namun kenyataan tidak seindah harapan sesuai kesepakatan-kesepakatan yang telah dinotulensi sebagai dokumen Dengan lahirnya PP No 11 Tahun 2017, nasib kami semakin tidak jelas. Bahkan kami menganggap, kesepakatan untuk tidak membuka lowongan CPNS sampai revisi UU ASN selesai, dikangkangi. Karena implementasi PP No 11 Tahun 2017 di atas adalah Pemerintah membuka lowongan CPNS di 17 Kementerian dan 1 Pemerintah Daerah.

Kami tepis keputusasaan dengan terus mengawal janji Revisi UU ASN No 5 tahun 2014. Lantas kami berkoordinasi dengan Anggota DPR RI. Alhamdulillah, Badan Legeslatif bersurat kepada Bapak Presiden untuk bisa membicarakan bersama. Surat tersebut direspons Bapak Presiden dengan sangat baik dengan diterbitkannya SURPRES ke DPR RI dengan Nomor Surat R-19/Pres/03/2017 tertanggal 22 Maret 2017, dengan menunjuk 3 orang Menteri yaitu Menteri Kemenpan RB, Menteri Keuangan dan Menteri Kemenkum- HAM. Ini artinya, Bapak Presiden mendengar rintihan kami.,namun kembali kenyatan pahit harus kami terima. Agenda rapat pembahasan di DPR RI sampai 3 kali mentah karena ketidakhadiran 3 Menteri yang ditunjuk mewakili Pemerintah sesuai SURPRES. Dan 3 kali pula mereka tidak hadir dengan alasan Pemerintah belum siap dengan Daftar Inventaris Masalah ( DIM ). Tanggal 12 Agustus 2017 adalah surat terakhir DPR RI yang meminta kami hadir dalam rapat pembahasan.

 

Bapak Presiden, tidak mudah bagi kami datang ke Jakarta. Kami harus menyisihkan patungan honor kami yang hanya ratusan ribu per bulan. Teman kami yang dari Sulawesi Barat harus menempuh 500 km sampai ke bandara setempat. Ketika pulang, hanya kebingungan menjawab pertanyaan rekan sejawat yang telah ikut membantu uang tiket pesawat. Selama di Jakarta menunggu rapat di DPR RI, tak jarang kami tidur dan mandi di masjid. Karena demikianlah keadaan kami.

Bapak Presiden, terima kasih kami bisa berkomunikasi saat kunjungan Bapak Presiden ke Banjarnegara, 16 Juni 2017 . Juga saat Bapak Presiden hadir di acara Lebaran Betawi di Setu Babakan Jakarta Selatan, 30 Juli 2017. Dan terakhir, saat kunjungan Bapak Presiden ke Pondok Pesantren Darul Arqam di Garut pada tanggal 17 Oktober 2017. Jika masalah kami terus diabaikan bagaimana dengan pengabdian kami selama ini. Usia kami sudah tidak muda lagi. Bahkan kondisi di lapangan banyak usia kritis dan ini belum mendapatkan penghargaan sedikit pun atas pengabdian mereka. Fakta di lapangan. banyak kami menemukan data yang mungkin Bapak Presiden tidak mengetahui menyangkut usia dan masa pengabdian kami.

 Honorer K2 yang berusia 57 tahun dengan masa pengabdian 32 tahun

berjumlah sekitar 49.956 orang dengan jumlah honor per bulan Rp 150.000.

 Honorer K2 yang berusia 35 tahun ke atas dengan masa pengabdian 20

tahun berjumlah sekitar 257.066 orang dengan jumlah honor per bulan Rp

150.000.

 Honorer K2 yang berusia 35 tahun ke bawah dengan masa pengabdian 13

tahun berjumlah sekitar 132.934 orang dengan jumlah honor per bulan Rp

150.000. (Seiring terus berjalan kami yakin Jumlah ini terus berkurang

karna diantara kami banyak yang sudah meninggal dan berhenti bekerja).

 

Sebelum Bapak Presiden ke Banjarnegara, Lebaran Betawi di Setu Babakan dan Garut, kami telah mengirimkan surat resmi ke Sekretariat Negara untuk permohonan audiensi. Karena kami tidak bisa lagi berharap kecuali kepada Bapak Presiden. Hanya saja kami harus kecewa karena surat tersebut dijawab oleh seorang Staf Sekretaris Kabinet melalui sambungan handphone:

Mohon maaf, permohonan ditolak karena agenda Presiden penuh.

(Surat permohonan Audensi dari FHK2I dengan nomor 099/FHK2I/Org/2017 per tanggal 5 Mei 2017)

Informasi terakhir, bahwa Menpan RB telah menyusun draft PP tentang penyelesaian Honorer K2 dimasukkan dalam PPPK dengan mekanisme harus melalui tes kembali. Seandainya Bapak Presiden menandatangani draft PP tersebut, maka pupus sudah harapan kami. Putus sudah nasib kami dan terhenti sudah langkah kami.

Bapak Presiden, berkenanlah menerima kami....

 

Hormat Kami,

 

Titi Purwaningsih, S.Pd.SD

Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia

(Guru Honorer SDN I Wanacipta Desa Wanacipta Kecamatan Sigalur Kabupaten

Banjarnegara Jawa Tengah)

 

Sumber : Pengurus FHI Madina

Editor : BaktyPengurus FHI Madina