Menlu AS: Pemindahan Kedubes ke Yerusalem Tak Akan Dimulai 2 Tahun Ini

Ilustrasi -- Kedubes AS di Tel Aviv, Israel (diplomatic.state.gov)

MNC Trijaya Mandailing Natal (Paris) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menyebut pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem belum akan dimulai dalam dua tahun ke depan. Departemen Luar Negeri AS diberi tugas oleh Presiden AS Donald Trump untuk menyusun rencana pemindahan itu. 

"Ini bukan hal yang akan terjadi tahun ini atau mungkin tidak juga tahun depan, tapi Presiden menginginkan kita untuk pindah dengan cara yang paling konkret dan jelas, demi memastikan kedutaan berlokasi di Yerusalem ketika kita sungguh mampu mewujudkannya, dalam waktu paling cepat," ucap Tillerson di sela-sela kunjungan ke Paris, Prancis, seperti dilansir AFP, Sabtu (9/12/2017).

Tillerson menyebut, banyak langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pemindahan Kedubes AS benar bisa dilaksanakan. Langkah yang dimaksud, mulai dari mencari lokasi, mengembangkan rencana, hingga mendapat izin dari Kongres AS untuk pengucuran anggaran dana. 

"Kemudian baru membangun (gedung) kedutaan," sebut Tillerson. 

Dia menegaskan bahwa langkah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memerintahkan pemindahan Kedubes AS ke sana, tidak dimaksudkan untuk mendahului penilaian bagi hasil perundingan damai antara Israel dan Palestina. 

"Presiden dalam pernyataannya... tidak mengindikasikan status akhir bagi Yerusalem. Faktanya, saya pikir, dia sangat jelas bahwa status akhir, termasuk soal perbatasan, akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait untuk dirundingkan dan diputuskan," imbuhnya. 

Keputusan kontroversial Trump ini menuai protes luas dan kecaman global. Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang ditemui Tillerson dalam kunjungannya ke Paris ini, juga mengecam keras keputusan Trump itu. 

Bahkan yang terbaru, Korea Utara (Korut) turut menyampaikan kecaman keras untuk keputusan Trump itu. Korut juga menekankan 'dukungan teguh dan solidaritas untuk warga Palestina dan warga Arab yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka yang sah'.(detik.com)

 

Editor : Bakty