PESERTA DISKUSI (PGRI) DI KABUPATEN MANDAILING NATAL MEMBELUDAK,

Foto : Diskusi PGRI Madina

Acara diskusi  Bertemakan PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN GURU di panitia i Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Mandailing Natal Di gedung serba guna Kabupaten Mandailing Natal sukses terlaksana di hadiri Setidaknya 3000 guru Baik yang PNS maupun Yang Honorer , (14/01)

Ketua persatuan Guru Republik Indonesia(PGRI) Kabupaten Mandailing Natal Bapak M. Husin Harahap, S. Pd.  menjelaskan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mengundang Wakil Ketua DPD RI ke Kabupaten Mandailing Natal dalam 3 tahun ini dalam agenda diskusi terkait perlindungan Dan Kesejahteraan  Guru,  syukur alhamdulillah dulillah Niat kita berdiskusi terlaksana juga dengan hadirnya beliau di gedung serbaguna yang berbahagia ini,  di jelaskan pula bahwa peserta dari Wadah yang di pimpin nya sangat antusias bayangkan sesuai penjelasan penjaga gedung kita ini  kapasitas gedung serbaguna kursi yang ada saja 1500 yunit sementara di dalam gedung saja ada ratusan guru berdiri setelah memadati kursi yang ada, ditambah lagi di luar gedung di perkirakan total jumlah guru yang hadir sekitar Tiga ribuan orang itu sudah berbaur  PNS dengan Honorer ungkapnya saat membuka acara diskusi yang di hadiri oleh Profesor Dr. Ir. HJ.DARMA YANTI LUBIS Juga Bapak ABDURRAHMAN SIREGAR Ketua PGRI Sumatera Utara tersebut!

Dijelaskan juga bahwa dalam rencana revisi UU NO. 14  tentang Guru dan Dosen kita harapkan Keberfihakan Ibu Wakil ketua DPD RI terhadap perlindungan juga kesejahteraan guru, mengingat  akhir-akhir ini sudah banyak guru yang jadi korban hukum akibat permasalahan penegakan disiplin oleh guru di kelas akibatnya semacam ada kegamangan  guru dalam melaksanakan tugas Ungkap Husin ketua PGRI Mandailing Natal. 

Dalam kesempatan Itu Wakil ketua DPD RI PROF. Dr. Ir. HJ. DARMAYANTI LUBIS Menjelaskan bahwa selama dirinya menjabat di DPD RI selalu menampung ASPIRASI Guru dari daerah termasuk PNS Apalagi Honorer,  karena memang Saya juga salah satu penasehat PGRI di Sumatera Utara ungkapnya.  Kemudian masalah rumit dan sulitnya memenuhi jam tuntutan sertifikasi guru di Mandailing Natal saya rasa sebentar lagi akan ada solusi mengingat sudah mulai di bukanya ruang untuk daerah pemekaran oleh pemerintah pusat ungkapnya.  Terkait Masalah itu memang merupakan Ranah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ketika permohonan Pemekaran Sumatera Tenggara Terwujud dan daerah pantai barat dimekarkan menjadi kabupaten maka diyakini semua masalah sertifikasi guru juga  lapangan kerja di daerah kita  insyaAllah terbuka lebar dan akan dapat terselesaikan masalah  ungkap Profesor, Dr, ir, Hj. DARMAYANTI LUBIS Yang sangat peduli dengan dunia Pendidikan dan kesejahteraan Guru ini. 

Di sisi lain PEMBINA FORUM HONORER KABUPATEN MANDAILING NATAL BISRI SAMSURI, S.Pd yang merupakan salah satu pemateri terkait perjuangan kesejahteraan Honorer, menjelaskan bahwa awalnya PERJUANGAN  DAN TUNTUTAN FORUM HONORER DENGAN WADAH BERNAMA FORUM KOMUNIKASI TENAGA HONORER SEKOLAH NEGERI-SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (FKTHSN - SKPD) Kabupaten Mandailing Natal   YANG DIPIMPINNYA. Adalah menuntut pemerintah supaya  Merevisi  Ke-3 PP NO.48 TAHUN 2005. mengingat Permasalahan Honorer indonesia yang sesuai PP 48 tersebut belum Terpayungi ungkap Bisri  pejuang Honorer Madina ini, .  Beliau menjelaskan juga bahwa perjuangan Mereka Alhamdulillah  berhasil dengan lahirnya PP NO. 56 tahun 2012 karena telah mengangkat saudara saudaranya Honorer kategori dua (K2) sebanyak 269 orang dari Jumlah 353 orang kategori dua Kabupaten mandailing Natal menjadi CPNS.  

Foto : BisriFoto : Bisri

"Mengingat PP  tersebut juga belum mampu menuntaskan semua masalah Honorer  dan karena masih ada Ribuan saudara Honorer non kategori nya di Kabupaten mandailing Natal.  Pengurus FKTHSN-SKPD Sepakat Membentuk Wadah baru dan kekuatan Baru Bernama FORUM HONORER INDONESIA (FHI) yang di Ketuai Oleh FAKHRUR ROZI NASUTION, S. Pd Dan saat itu Dirinya Disepakati Menjadi salah satu Pembina juga Bang AKHIRUDDIN NASUTION yang ketua Pembina nya Adalah  Bupati Mandailing Natal Ungkap" Bisri. 

Dijelaskan juga bahwa UU ASN NO. 5 Tentang Aparatur Sipil Negara Pada tahu 2014 telah  disahkan,  Dengan lahirnya UU ASN NO. 5  Tersebut sangat merugikan pihaknya Pasalnya di dalam uu tersebut pada pasal 6 di jelaskan hanya Dua pegawai yang di Akui Oleh Negara. 

A.  APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) B. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN Kontrak (PPPK) 

Semebtara keberadaan Honorer tidak di sebut sama sekali di dalam uu ASN NO. 5 TAHUN 2014  tersebut. Sehingga dengan wadah FHI pihaknya telah berjuang dan TELAH Beberapa kali beraudiensi dengan semua fraksi di DPR RI bahkan melakukan Aksi demonstrasi di depan istana presiden dengan Agenda tuntutan MEREVISI UU ASN NO. 5 TAHUN 2014 Tersebut.

Drav rancangan revisi UU ASN NO. 5 TAHUN 2014 pun sudah Rampung oleh DPD Juga DPR RI Namun disayangkan sampai sekarang belum juga di sahkan,  sementara UU ASN NO. 5 TAHUN 2014 hingga saat INI Januari 2019 sudah melahirkan 2 peraturan Pemerintah

1.peraturan pemerintah no. 11 tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian

Dimana didalam pp tersebut belum berpihak pada tenaga Honorer Indonesia pasalnya di jelaskan persyaratan untuk menjadi cpns maksimal usia 35 tahun,  sementara Guru guru Honorer kita yang telah lama mengabdikan diri kebanyakan sudah berusia di atas 35,tahun.

2 peraturan pemerintah no. 49 tahun 2018 Tentang manajemen PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KONTRAK. 

Dalam PP ini memang sudah tidak dibatasi lagi usia untuk menjadi PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KONTRAK Pungkasnya. Tetapi persyaratan untuk masuk menjadi menjadi PPPK dimaksud dinilai lebih sulit dari persyaratan menjadi PNS(ASN) bayangkan Untuk menjadi PPPK (JF) harus memiliki sertifikat pendidik sebagaimana tercantum pasal 16 poin F dan di pertegas Pasal 22 berbunyi (1) Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PP NO. 49 TAHUN 2018.  Sementara  untuk menjadi PNS (ASN) tidak diwajibkan memiliki sertifikat pendidik, Itu artinya Perjuangan kedepan bersama wadah Organisasi, legislatif dan eksekutif masih di butuhkan dalam upaya kesejahteraan dan jaminan kerja Kita PARA GURU REPUBLIK Indonesia ungkapnya, Bisri juga berharap supaya Wakil Ketua DPD Republik Indonesia Ikut Berperan dalam perjuangan Kedepan pinta Bisri seraya mengakhiri materinya. 

Selanjutnya Pembina Forum Honorer Kabupaten Mandailing Natal II Bapak Akhiruddin Nasution, SE menjelaskan bahwa Sistem yang ada dalam PP no. 49 tahun 2018 tentang PPPK dinilai sangat merugikan tidak hanya kepada tenaga honorer, kita semua disini baik PNS jangan merasa senang dulu karena kalau sudah di rekrut Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kedepan di perkirakan akan sangat sedikit lowongan kerja (formasi) untuk PNS Karena jam kerja PPPK akan menutupi jam kerja di lingkup instansi pemerintah. di perkirakan kelak PPPK lebih mendominasi sementara Famili bahkan anak cucu kita juga kelak akan butuh pekerjaan tidak menutup kemungkinan saat itu hanya formasi PPPK Yang tersedia karena sistemnya Outsorsing atau kontrak pertahun. dan ingat  posisi PPPK Akan sangat rawan intimidasi karena kewenangan Pyb dalam penilaian kerja di PP No 49 Tersebut ungkap MANTAN WAKIL DPRD MADINA YANG SAAT INI SEBAGAI PEMBINA FORUM HONORER Mandailing Natal Tersebut.

AKHIRUDDIN NASUTION Juga memaparkan perbedaan ASN(PNS) Dengan PPPK 

Bahwa Untuk ASN (PNS) Gaji, tunjangan, fasilitas;Cuti;Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;Perlindungan hukum dan Pengembangan kompetensi.

Sedangkan bagi PPPK, memiliki hak-hak yakni:Gaji dan tunjangan;Cuti: perlindungan hukum, Pengembangan kompetensi.

Beda antara hak-hak PNS dan PPPK, 

PPPK tidak memiliki hak-hak atas fasilitas dan jaminan pensiun juga dipastikan  tidak ada jaminan perpanjangan kontrak pertahun ungkap AKHIRUDDIN Nasution. SE. 

Bakty