MANUVER PT RENDI RESAHKAN MASYARAKAT TRANS SINGKUANG

Koordinator Transmigrasi Singkuang MHD.Nur Sitanggang

MNC Trijaya Mandailing Natal (MADINA) - Sengketa tumpang tindih lahan antara masyarakat transmigrasi SP 1 dan SP 2 Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Mandailing Natal (Madina) dengan perusahaan PT Rendi Permata Raya sampai saat ini masih ditangani Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan.

Sengketa ini menjadi tekanan terahadap masyarakat dikarnakan upaya-upaya PT.Rendi dalam merebut kembali lahan tersebut terkesan kejam dan licik dimana menurut informasi yang kami himpun di lapangan, PT.Rendi sudah beberapa kali melakukan laporan masyarakat ke penegak hukum dan perusahaan juga mencoba mengelabui warga transmigrasi supaya mau bekerjasama dan menjadikan PT Rendi Permata Raya jadi bapak angkat plasma mereka. 

Tetapi warga tidak terpengaruh bujuk rayu tersebut dan tetap menginginkan hak mereka dikembalikan. Bahkan, ada oknum melaporkan transmigasi ke Polda Sumut atas dugaan menggunakan surat palsu untuk penerbitan sertifikat hak milik transmigrasi SP1 dan SP 2 Singkuang oleh BPN Kabupaten Madina.

Padahal, lahan yang sudah bersertifikat SHM warga tersebut sudah ditanami dan sudah berbuah, dan itulah sebagian kecil yang dapat membuat masyarakat bertahan hidup sampai sekarang. Lahan yang ditanami warga transmigrasi singkuang tersebut itu bisa dikelola warga karena tidak masuk dalam areal bersengketa. Kordinator transmigrasi SP 1, Mhd Nur Sitanggang kepada wartawan mengungkapkan, Selasa (10/4/2018) pihaknya sudah menduga bahwa PT Rendi Permata Raya akan terus mengintimidasi masyarakat dengan berbagai cara, salah satunya adalah 'memperalat' penegak hukum melalui laporan pengaduan yang tujuannya supaya warga transmigrasi menyerah dan merelakan hak atas lahan mereka kepada perusahaan.

Laporan atas tuduhan surat palsu penerbitan SHM warga transmigrasi tersebut menurut Sitanggang merupakan upaya membuat warga transmigrasi makin tersiksa.

Di sisi lain, Nur Sitanggang menyesalkan pihak Polda Sumut yang memproses laporan tersebut, sementara permasalahan kepemilikan lahan sengketa itu sedang diproses di Pengadilan Tinggi sebagai lanjutan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madina.

"Kami sudah meduga mereka akan menggunakan cara-cara keji dengan mengelabui serta mengintimdasi transmigrasi melalui aparat penegak hukum. Namun kami sangat menyayangkan, laporan tersebut diproses, sementara sengeketa ini sedang berjalan di pengadilan," ungkap Nur Sitanggang.

 Saat ini, sambung Sitanggang. Warga transmigrasi sedang berjaga-jaga di pemukiman tempat tinggal mereka, dan gerbang masuk ke pemukiman penduduk pun dijaga ketat oleh warga, karena beberapa hari terakhir warga mendapat informasi ada penyidik dari Polda Sumut yang akan masuk ke pemukiman warga transmigrasi.

"Semua warga saat ini sedang resah dan bingung, seolah-olah kami tidak bisa hidup nyaman dan tenteram. Situasi ini menyulitkan kami, warga juga banyak yang tidak pergi bekerja mencari napkah, karena kami khawatir kedatangan orang Polda itu untuk menangkap warga," sebutnya.

Sementara, Kepala Seksi transmigrasi dinas kependudukan capil, sosial nakertrans Pemkab Madina, Miswar yang dikonfirmasi wartawan membenarkan saat ini ada laporan ke Polda Sumut dengan dugaan menggunakan surat palsu atas penerbitan SHM warga transmigrasi singkuang.

"Ada yang melaporkan tuduhan surat palsu, kami sudah dimintai keterangan oleh penyidik dari Polda, kami jelaskan duduk masalah ini termasuk proses pengusulan penerbitan SHM kepada warga transmigrasi, prosesnya tidak ada yang menyalahi," sebutnya.

Miswar juga mengaku permasalahan sengketa transmigrasi singkuang sudah cukup lama, yang mana lahan warga transmigrasi singkuang masuk ke areal lahan perusahaan PT Rendi Permata Raya.

"Sengket tumpang tindih lahan, dan sekarang sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi. Bulan desember yang lalu sudah diputus di Pengadilan Negeri Madina, dan seluruh gugatan masyatakat transmigrasi dikabulkan, tetapi pihak tergugat melakukan banding, putusan ini yang sedang ditunggu," terangnya.

Terpisah, Ketua Forum Komunitas Indonesia (FKI-1) Kabupaten Madina, Samsuddin Nasution juga mengecam semua upaya-upaya penekanan yang dilakukan perusahaan PT Rendi Permata Raya terhadap warga transmigrasi. Apalagi mengenai lahan warga yang sudah memiliki SHM dan tidak masuk kepada objek sengketa tumpang tindih lahan, menurut Samsuddin itu merupakan upaya menyiksa warga transmigrasi

Kami melihat warga transmigrasi tersudut dan tertekan dalam sengketa ini. Mereka hanyalah warga biasa dan miskin yang ditempatkan oleh Pemerintah kesana, tetapi mereka jadi korban dari kebijakan pemerintah dan pengusaha, seharusnya semua pihak pokus membantu agar hak warga transmigrasi yang dikuasai perusahaan bisa dikembalikan, bukan malah menyiksa warga,

"Yang tambah menyedihkan, institusi penegak hukum yang sejatinya memberikan perlindungan kepada masyarakat malah ikut-ikutan menambah beban warga transmigrasi, kita takut penekanan yang dirasakan masyarakat jadi masalah besar nantinya, karena masyarakat itu sudah cukup lama bersabar mengikuti proses hukum dan regulasi peraturan selama ini," terangnya

Samsuddin juga berharap, perusahaan supaya menahan diri dan tidak melakukan upaya hukum lain apalagi penekanan kepada warga transmigrasi, karena sengketa lahan tersebut sudah berjalan di pengadilan.

"Harapan kita warga transmigrasi dan perusahaan PT Rendi bersabar menunggu putusan hukum di pengadilan, kita bukan menolak investor di Madina, tetapi kita juga tidak ingin investor jadi penghisap darah masyarakat, kami akan mengawal permasalahan ini sampai tuntas," tegasnya. 

 

Sumber MOHGA NEWS

EDITOR EKA SOFYANDI