MINIM PAPAN INFORMASI KEPALA DESA DI MBG TERKESAN TIDAK TRANSPARANSI ANGGARAN ADD DAN DD TAHUN 2017

Ketua KNPI Kecamatan Muara Batang Gadis

MNCTrijaya MandailingNatal (Muara Batang gadis) - Hinggah kini, tidak sampai 50% Desa di Muara Batang Gadis(MBG).Kabupaten Mandailing Natal (Kab.Madina) Provinsi Sumatra Utara (SUMUT) memasang papan informasi di lingkungan desa, sehinggah kerap kali dana desa tidak dapat diawasi oleh seluruh elemen masyarakat terutama dengan naiknya anggaran dana Desa  dari Rp.60 triliun pada tahun 2017 hingga Rp.120 triliun untuk direncana anggaran Dana Desa pada tahun 2018 sehingga,perlu ada kerangka sosialisasi untuk mempertajam pengawasan Dana Desa

 

Sosialisasi dibutuhkan perangkat desa terkait tata kelola keuangan berdasarkan aplikasi sistem keuangan Desa juga sosialisasi keterbukaan informasi yang kemudian menjadi jalan bagi pengawasan Dana Desa.padahal UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP).telah mendorong kepada seluruh pemerintah dari pusat hingga Desa untuk melakukan keterbukaan informasi kepada publik

 

UU KIP menjadi satu jalan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan atas dana desa.UU KIP menyatakan bahwah informasi publik harus serta Merta di Umumkan kepada masyarakat secara berkala.informasi tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat dengan muda dan dinamis.

 

Jul,Asri (43) Ketua PAC IPK Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG). Kabupaten Mandailing Natal (Kab.Madina) mengatakan itu adalah sebuah mimpi belaka, yang takkan pernah terujud,.Kamis (22/03/)18.30 Wib, di salah satu warung  kedai kopi didesa Tabuyung,KEC. MBG ”IPK merupakan OKP sosial kontrol yang diperutukkan untuk Mengkawal anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi sampai kabupaten juga sampai ke Desa, maka dari itu saya sangat menyayangkan pekerjaan beberapa oknum kepala desa yang tidak mau transparan dalam mengelola Anggaran Dana Desa ADD-DD tahun anggaran 2017”

“ Padahal uang itu diperuntukkan oleh pemerintah pusat agar tepat sasaran dan transparansi,sesuai dengan musawarah desa, karna kebutuhan didesa itu tidak sama,tapi alangkah di sayangkan banyak temuan kami di lapangan mengenai adanya permainan oknum-oknum kepala desa yang nakal dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan pribadi sebagai contoh banyaknya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh para kepala Desa dengan cara bersama-bersama melaksanakannya pada satu tempat di ibu kota kecamatan padahal ini sangat berbeda jauh dengan juknis dan peraturan pemerintah tentang realisasi DD dan ADD yang di tekankan dengan keras harus transparan dalam pengelolaannya

Belum lagi informasi yang kita terima dari masyarakat dilapangan  bahwa kuat dugaan,pengadaan pupuk cair alat  penunjang ekonomi produktif pertanian disilfakan oleh beberapa kepala desa, sementara pelatihan nya dilaksanakan, kenapa pupuk cair nya disilfakan,dan tidak diserahkan langsung kepada masyarakat sewaktu pelatihan terlaksana, inikan lucu sekali ucap Jul,Asri, apa alasan kepala desa sampai menyilfakan anggaran,saya heran uang segitu saja tidak bisa dikelolah oleh kepala Desa bisa terjadi silfa ini yang kecewakan kepada kepala desa itu sendiri,menurut saya hal yang seperti ini patut dipertanyakan kepada kepala desa yang menyilfakan anggaran tersebut,tandasnya ,

 

 

Senada disampaikan oleh Azwar Anas Nasution PK.KNPI Kec.Muara  Batang gadis (MBG) Kabupaten Mandailing Natal (Kab.Madina). sekitar pukul 17.30 Wib juma'at dikantor KNPI Desa Tabuyung alamat Jalan Pantai Barat, sesuai pantauan kami dilapangan Azwar Anas Nasution,mengatakan kepada Crew MNC Trijaya Mandailing Natal “saya sangat kecewa dengan minimnya papan informasi didesa-desa Kecamatan MBG tahun 2017 ini, tahun sebelumnya juga sedemikian adanya,padahal papan informasi itu sangat membantu sekali kepada masyarakat luas agar supaya masyarakat dapat melihat dan memantau secara langsung anggaran yang dikelola oleh kepala desa,sesuai dengan peraturan yang ada”

 

dan realisasi Anggaran Dana Desa(ADD) dan Dana Desa(DD) tahun 2015 s/d 2017 ini belum ada para kepala desa yang memang betul-betul transparansi kepada masyarakat,dan juga belum ada saya melihat  yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat luas Mbg khususnya,- "seharusnya para kepala Desa sebagai penanggung jawab anggaran, juga sekaligus pelaksana kegiatan melalui Ketua Team Pelaksana kegiatan(TPK),sesuai dengan amanah yang di cita-citakan oleh Presiden kita,Ir Joko Widodo untuk membangun desa, saya sebagai Ketua KNPI KEC.MBG.sebagai sosial kontrol berharap kepada para kepala desa di Kec MBG ini, betul-betul mentaati peraturan yang telah dibuat  oleh pemerintah dan transparansi tentang anggaran yang ada kepada masyarakat,supaya masyarakat itu sendiri dapat mengawasi secara langsung pembangun pisik maupun pemberdayaan nya,sesuai dengan yang dimusawarahkan di desa masing-masing, jangan nanti lain yang dimusawarakan dengan masyarakat didesa,lainpula yang dibangunkan itu yang salah,itu yang menjadi ketimpangan karna tidak sama apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan kenyataannya,hal yang seperti  inilah kita yang harus kita kawal bersama dan berharap jangan perna terjadi,agar supaya jangan muncul pertanyaan nanti ditengah-tengah masyarakat karena pembangunan nya jau dari kenyataan,dan juga hasilnya nanti tidak dapat dirasakan masyarakat secara langsung dalam waktu jangka panjang dan menyentuh langsung kepada warga di desa tersebut”,harapanya.

 

Camat Mbg Saudara Sahrul, saat dikonfirmasi MNC trijaya melalui Nomor 0823-7082-xxxx telepon selulernya tidak aktif,lalu dicoba melalui  sms Via  Aplikasi WhatsApp oleh Wartawan Sindotrijaya juga tidak ada tanggapan dari saudara Sahrul sebagai Camat di Muara Batang gadis,hinggah terbitnya berita ini,

 

Parwis Batubara (34) “Sebagai Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP). Kecamatan Muara Batang gadis.Kab.Madina, saya meminta kepada inspektorat di Kabupaten,agar segera turun ke Muara Batang gadis ini,untuk memeriksa seluruh bangunan ADD dan Juga DD tahun anggaran 2017.juga pemberdayaan dengan benar,apakah susuai bangunan tersebut,dengan RAB,dan kami dari JPKP sebagai sosial Kontrol,siap mendampingi untuk turun ke desa,kami berharap apabila ada bangunan yang tidak susuai dengan RAB, jangan segan-segan instansi dari Inspektorat untuk memberikan sanksi kepada para kepala Desa yang nakal karena itu sangat merugikan masyarakat dan juga negara nantinya” harapnya.

(Parwis Batubara)

Editor: Eka Sofyandi