PENGUSAHA TONG : BERHARAP ADA LEGALITAS DARI PEMDA MADINA

Image Geogle

MNC Trijaya Mandailing Natal (Madina) - Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (ayat ketiga Pasal 33 UUD "45). Payung hukum untuk melindungi kepentingan nasional itu faktanya belum dapat diterapkan secara optimal. Banyak titik lokasi tambang tak lebih seperti kaveling-kaveling perusahaan asing.

 

Begitu juga yang dirasakan para pengusaha Tong (Emas)  di Mandailing Natal yang memiliki hasrat agar ada payung hukum yang jelas untuk menaungi mereka. Kami siap jadi pengusaha yang terdaftar di Pemda Mandailing Natal sehingga pajak kami bisa jadi PAD Madina, dikatakan salah satu pengusaha Tong berinisial EP,(17/11) 

“  kami (Pengusaha Tong) sudah pernah di undang Satpol PP ke kantornya terkait hal tambang seminggu yang lalu, namun rapat itu belum menunai hasil disebabkan yang hadir kebanyakan perwakilan dan selasa depan akan di adakan rapat lanjutan. Tambah EP

Ditempat yang berbeda, SR salah satu ajudan pengusaha tong kepada MNC Trijaya, (17/11) Kami kan pengolahan akhir tambang mas, kenapa pengusaha tong saja yang di panggil rapat?

“Ratusan orang terserap dalam tambang rakyat ini, semoga pemerintah lebih memperhatikan rakyatnya yang menggantungkan hidupnya di tambang ini. Tanpa penambang takkan ada tukang lansir, takkan ada gelundungan begitu juga kami takkan ada tanpa mereka yang terlebih dahulu mengolah batu sebelum olahan Tong” lanjut SR

EP dan SR dan berharap adanya legalitas yang jelas dari pemerintah, meskipun nantinya ada PERBUP  semoga perbup itu bisa kami adopsi dengan baik dan sesuai proses pengolahan tong. (MNC-002)