RAYMOND S FAR. SH (KETUA LASKAR PATRIOT PEMBELA PANCASILA) : TINDAK PIDANA JABATAN ADALAH MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK KEJAHATAN PUBLIK

Foto : Raymond S Far Far.SH  (KETUA LASKAR PATRIOT PEMBELA PANCASILA )

MNC Trijaya Mandailing Natal (Jakarta) - Pelaksanaan pembangunan perlu ditunjang oleh hukum sebagai pengarah  dan sarana menuju masyarakat Pancasila sebagaimana yang kita cita-citakan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam situasi kebangsaan saat ini hukum tidak saja berfungsi sebagai sarana pembaharuan tetapi lebih berfungsi sebagai sarana pembangunan masyarakat dan pengayoman masyarakat atau dapat dikatakan bahwa hukum tidak saja hanya mengikuti perkembangan masyarakat tapi tampil didepanemberi arah pada pembentukan masyarakat dan manusia sebagaimana yang kita cita cita kan. oleh Karnanya hukum harus dibangun secara terencana sehingga dapat diharapkan bisa berjalan serasi dan selaras sehingga mempersiapkan masyarakat agar fapayelaksanakan pembangunan nasional  dalam keteraturan aman, tertib adil dan damai.

Tindak Pidana Jabatan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap publik yang menempatkan masyarakat pada posisi yang dirugikan .

Masyarakat harus memperoleh kepastian hukum, keadilan  dan pemenuhan hak hak merupakan cerminan dari pelayan atau pejabat publik.

Artinya bahwa setiap pejabat publik harus bersandar pada ide moral religius,kemanusiaan, demokrasi dalam, konteks musyawarah mufakat, dan keadilan sosial.

Sebagai kenyataan hukum negara dan pemerintah itu merupakan suatu organisasi jabatan yaitu suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan untuk kepentingan negara yaitu kepentingan umum. Setiap jabatan adalah  posisi yang dihubungkan dengan kepentingan umum .

Jabatan diadakan untuk kepentingan umum maka terjadi hubungan antara pejabat dan publik sehingga memerlukan instrumen atau aturan.

Aktivitas administrasi negara perlu dipersenjatai dengan  dengan sistim Tiran serta berbagai turunannya sebagai pedoman dalam pelayanan publik.

Dalam hubungan antara pejabat dan publik harus ada tatakrama atau hukum yang mengatur Setipa perilkufan bila dilanggar akan mendapat sanksi.

Pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya yang menyebabkan kerugian publik dapat dikenai hukuman dan Tuntutan sebagai diatur dalam hukum tindak pidana jabatan.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam uu no.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaiman telah diubah dengan UU No.53 serta peraturan pelaksanaanya.

Dalam KUHP ada beberapa pasal yang secara tegas memuat tindak pidana jabatan 

Pasal 652, 653 tentang penolakan atau pengabaian tugas yang diminta. Pasal 364 tentang  penyalahgunaan jabatan, pasal 655 tentang pemalsuan, pasal 656 tentang penghilangan dokumen, pasal 657, 658, 659. tentang suap, pasal  660, 661, 662, 663 tentang penyalahgunaan kekuasaan, pasal 664, 665 tentang pemaksaan dalam jabatan dan penyalahgunaan kewenangan.

penafsiran lain dengan tindak pidana jabatan didalam pasal  pasal KUHP serta UU lainya merupakan sarana hukum yang dapat dikenai bagi pejabat publik.

Dengan demikian kejahatan terhadap publik harus benar benar dapat diterapkan.Sebagai bentuk sanksi maksimal bagi pejabat dalam kerangka penegakan hukum. KEJAHATAN ini cenderung berhimpitan dengan hukum administrasi  sehingga sanksi yang diberikan berupa sanksi teparatif maupun sanksi tetributif.

Semoga bermanfaat.

Salam Patriot Pembela Pancasil.id

Sumber : Ketua DPD Tumpas Madina

Editor : Bakty